Pengumuman
  • Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, berikut┬ádisampaikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 70/SE/2021 tentang Partisipasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Survei Layanan Kepegawaian.

    Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasinya untuk memberikan tanggapan atas Survei dimaksud paling lambat tanggal 29 Desember 2021 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai atau pada tautan di bawah ini:

    Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


  • Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 9/SE/2020 tanggal 12 Februari 2021 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian serta guna pengintegrasian dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan Surat Edaran Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 22/SE/2021 Tentang Pemutakhiran Data Profil Pegawai.


  • Kepada Yth. Kepala SKPD

    Menindaklanjuti SE Sekda No 2/SE/2021 tentang Penyusunan dan Penginputan Proyeksi Realisasi APBD Tahun 2021 dengan ini mohon diinformasikan kepada Kepala SKPD/UKPD dibawah kordinasinya untuk:

    Melakukan penarikan proyeksi realisasi APBD Tahun 2021 yang telah diinput dan/atau disesuaikan pada SIPKD ke Sistem e-TPP mulai tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.

    Terima kasih.

  • Dalam rangka penghitungan capaian aktivitas kerja bulan Desember 2020 dan realisasi rencana kinerja triwulan IV Tahun 2020 pada Sistem lnformasi Tambahan Penghasilan Pegawai, dengan ini disampaikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2021 tentang Penginputan Aktivitas Kerja dan Realisasi Rencana Kinerja Triwulan IV pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai.


  • Menindaklanjuti SE Pj. Sekda No 84/SE/2020 tentang Penginputan dan/atau Penyesuaian Proyeksi Realisasi Perubahan APBDP Tahun 2020 dengan ini mohon diinformasikan kepada Kepala PD/UKPD dibawah kordinasinya untuk:

    Melakukan penarikan proyeksi realisasi APBD yang telah diinput dan/atau disesuaikan pada SIPKD ke Sistem e-TPP mulai tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 pukul 23.59 WIB.

    Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 84/SE/2020 dapat diunduh pada tautan di bawah ini:


    Periode Penginputan s.d. tanggal 4 Januari 2020

  • Pemutakhiran Riwayat Pengembangan Kompetensi Pegawai

    Dalam rangka pemerataan pemenuhan hak pengembangan kompetensi 20 (dua puluh) jam pelajaran bagi PNS dan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Riwayat Pengembangan Kompetensi Pegawai agar para pegawai melakukan input data pada Sistem Informasi Kediklatan dengan alamat tautan https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id, terkait pemutakhiran riwayat pengembangan kompetensi pegawai.

    Unduh Dokumen



    Tautan Sistem Informasi SIMDIKLAT

  • Penginputan Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 pada Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai

    Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja, dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, serta sebagai implementasi Instruksi Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 37/SE/2020 tentang Penginputan Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 pada Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai.


  • Tata Cara Pemutakhiran Daftar Riwayat Hidup/ Profil pada Sistem Informasi eKinerja

    Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Pergub Nomor 409 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah. Pasal 26A agar PNS dan CPNS melakukan pemutakhiran Profil/Daftar Riwayat Hidup pada Sistem Informasi eKinerja setiap bulan sebelum melakukan aktivitas input kinerja.

    Buku panduan tata cara pemutakhiran data riwayat hidup pada sistem informasi eKinerja, dapat dibaca dan diunduh pada tautan di bawah ini:

  • Dihimbau setiap pengguna aplikasi Ekinerja untuk melindungi kerahasiaan password ekinerja dan mengganti password secara berkala

  • Diharapkan setiap pegawai mengecek rekap kehadirannya di menu Rekap Absen dan melaporkan kepada operator e-absensi bila tidak sesuai

  • Jika ada pertanyaan mengenai e-Kinerja dan e-Absensi, dapat berkonsultasi ke UP Pusdatin BKD , Gedung Balaikota Blok G, Lantai 21, pada hari kerja.

  • Struktur Pegawai setiap bulannya telah disiapkan default sesuai struktur bulan sebelumnya bagi pegawai yang tidak mengalami perubahan lokasi dan jabatan. Silakan admin SKPD melakukan cek ulang dan koreksi di menu Setting Struktur

  • Kepada admin skpd/ukpd untuk melakukan setting kepala ukpd di bawahnya.
    Contoh :
    1. Pada admin dinas, lakukan setting kepala sudin tiap wilayah di bawah struktur kepala dinas.
    2. Pada admin kota/kabupaten, lakukan setting camat di satu wilayah di bawah struktur walikota
    3. Pada admin kecamatan, lakukan setting lurah tiap kelurahan di satu kecamatan di bawah struktur camat, dstnya.

  • Langkah-langkah :
    1. Login sebagai admin SKPD/UKPD (user admin SKPD/UKPD dapat digunakan lebih dari 1 komputer)
    2. Buka Menu Struktur Pegawai
    3. Pilih bulan proses (misal : pilih April jika ingin setting proses April)
    4. Cek nama kepala , apakah sudah benar
    5. Tambahkan wakil / asisten jika kepala memiliki wakil / asisten
    6. Pilih bawahan kepala dengan cara klik tambah sekretaris/kabid, kemudian pilih tab
    - Kabag, jika bawahan kepala adalah kabag
    - Kasubag, jika bawahan kepala adalah kasubag
    - Staff, jika bawahan kepala adalah staff
    7. Lakukan pencarian pegawai menggunakan huruf besar.
    8. Pilih pegawai dengan cara klik tombol pilih.
    9. Setelah selesai setting struktur, SKPD induk wajib memastikan seluruh jajarannya sudah ter-input di
    struktur SKPD/UKPD masing-masing
    10. Setelah poin 9 selesai, SKPD induk wajib segera melaporkan kepada Diskominfomas untuk dilakukan proses
    selanjutnya.

  • qcz3T8p0gL.jpg


  • Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta © 2015